SMARTNEWS, KUTIM – Menjelang Pemilu 2024, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat persiapan dengan menggelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Agus Hari Kesuma, Kamis (21/11/2024). Rapat ini menjadi forum penting untuk memastikan kelancaran proses pemilu di wilayah yang dikenal dengan tantangan geografisnya yang kompleks.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat adalah tantangan distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil Kutim, seperti Tanjung Mangkalihat di Sandaran dan Busang. Wilayah yang terletak jauh dari pusat kota ini memerlukan perhatian khusus agar surat suara dan peralatan pemilu sampai tepat waktu dan aman.
Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, mengungkapkan bahwa distribusi logistik menjadi tantangan besar, mengingat medan yang sulit di beberapa wilayah. “Kami membutuhkan perencanaan yang matang untuk memastikan logistik pemilu sampai ke seluruh pelosok daerah tanpa hambatan,” tegas Agus.
Forkopimda menekankan perlunya dukungan dari aparat keamanan untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar. Keamanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar, mengingat wilayah Kutim yang luas dan beragam.
Dalam rapat tersebut, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan juga menyoroti pentingnya pengamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia menjelaskan bahwa pengamanan akan melibatkan personel gabungan dari berbagai instansi, mulai dari Polda Kaltim, Polres Kutim, Kodim, Lanal, hingga Pemkab Kutim. Semua pihak akan dikerahkan untuk menjaga ketertiban selama hari pencoblosan.
Tak hanya pengamanan, Forkopimda juga menekankan pentingnya pencegahan kecurangan, seperti praktik politik uang dan upaya memilih dua kali, terutama di wilayah perbatasan Kutim-Bontang. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengingatkan bahwa pengawasan ketat di TPS harus dilakukan untuk menjaga integritas pemilu. “Kecurangan sekecil apa pun harus diantisipasi. Kami juga meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan indikasi money politic,” ujar Jimmi.
Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) pun diminta untuk memperkuat perannya dalam menangani pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu. Selain itu, Forkopimda juga mendorong penerbitan surat edaran kepada ASN, perusahaan, dan pihak swasta untuk memberikan waktu bagi karyawan yang ingin mencoblos.
“Pemilu ini bukan hanya tugas pemerintah atau penyelenggara pemilu, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus aktif berpartisipasi dan melaporkan segala indikasi pelanggaran,” tambah Jimmi.
Tidak hanya membahas persiapan menjelang pencoblosan, Forkopimda juga menyusun skenario penanganan pasca-pemilu. Kapolres Kutim menekankan pentingnya menjaga keamanan surat suara sebelum, selama, dan setelah pemilu. Selain itu, mereka juga mengantisipasi potensi konflik yang mungkin timbul pasca-pemilu.
“Keamanan surat suara dan penanganan potensi konflik pasca-pemilu menjadi perhatian serius kami. Kami akan memastikan semua tahapan pemilu berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Kapolres Chandra.
Rapat Forkopimda ini menegaskan komitmen seluruh pihak untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan sukses di Kutim. Pjs Bupati Agus Hari Kesuma menutup rapat dengan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
“Semua elemen harus bersatu untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Kita ingin pesta demokrasi ini menjadi momen yang membanggakan bagi Kutim,” tutup Agus.
Dengan koordinasi yang intensif dan dukungan dari semua pihak, Forkopimda Kutim optimistis Pemilu 2024 akan berlangsung aman, damai, dan berintegritas, memberikan harapan baru bagi masyarakat Kutim dan Indonesia secara keseluruhan. (*)
