SMARTNEWS, KUTIM – Kutai Timur (Kutim) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini bertujuan untuk memastikan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat ditindaklanjuti dengan baik.
Asisten III Administrasi Umum Kutim, H. Sudirman Latief, menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kolaborasi yang solid antara BPKAD dan Inspektorat Daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ujarnya.
Kegiatan TLHP ini tidak hanya sekedar membahas hasil pemeriksaan, tetapi lebih kepada bagaimana rekomendasi BPK dapat diimplementasikan dalam perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. Kepala BPKAD Kutim, H. Ade Achmad Yulkafilah, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami tanggung jawabnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
“Dengan menghadirkan 139 peserta dari berbagai OPD, kami ingin memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan tepat dan cepat,” ujar Ade.
Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Kutim menyadari bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah.
“Melalui kegiatan TLHP ini, kami ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan efektif,” tambah Ade.
Dengan semakin kuatnya pengawasan dan perbaikan sistem, diharapkan Kutim dapat terus mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (*)
