SMARTNEWS, JAKARTA – Kutai Timur menegaskan kesiapan penuh dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November mendatang. Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutai Timur, Rizali Hadi, mewakili Pjs Bupati Agus Hari Kesuma, hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II Senayan pada Rabu (20/11/2024). Rapat ini menjadi wadah untuk membahas persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah-wilayah yang akan terlibat dalam pilkada serentak, termasuk Kalimantan Timur.
Rizali menyampaikan bahwa pemerintah Kutai Timur telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan kelancaran Pilkada, mulai dari teknis hingga administratif. “Kami terus memperkuat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan stakeholder terkait untuk memastikan pilkada berjalan kondusif,” ujar Rizali.
Dengan kondisi geografis Kutai Timur yang luas dan berbukit-bukit, salah satu tantangan terbesar adalah distribusi anggaran yang efektif dan menjangkau daerah-daerah terpencil. Selain itu, Rizali menegaskan pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan untuk mencapai target pemilih yang lebih tinggi.
“Kami terus berupaya menjangkau masyarakat di seluruh wilayah, terutama yang jauh dari pusat kota, serta meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya berpartisipasi dalam pilkada,” tambahnya.
Komisi II DPR RI dalam rapat tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara pemilu untuk memastikan Pilkada Serentak dapat berjalan dengan sukses. Ketua Komisi II, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengingatkan bahwa setiap tahapan Pilkada, dari penghitungan suara hingga penetapan hasil, harus dilaksanakan dengan penuh perhatian terhadap potensi gangguan di daerah.
“Pilkada ini adalah tonggak penting dalam demokrasi Indonesia. Kesiapan semua pihak, baik dari aspek anggaran, regulasi, hingga sosialisasi kepada masyarakat, sangat menentukan keberhasilan Pilkada,” ujar Rifqinizamy.
Ia juga menyoroti pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses Pilkada. Rifqinizamy menegaskan, profesionalisme ASN yang diangkat oleh pemerintah pusat harus terus diawasi untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut mengingatkan tentang urgensi menjaga netralitas ASN menjelang Pilkada. “Sisa waktu yang tinggal tujuh hari ini sangat krusial. Kami akan fokus mengawasi daerah rawan berdasarkan 24 variabel untuk mengukur tingkat kerawanan Pilkada,” ungkap Bima.
Bima juga menekankan bahwa potensi kerawanan, seperti provokasi dan isu SARA, perlu menjadi perhatian serius untuk menjaga stabilitas. Pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan daerah untuk mengatasi segala potensi gangguan selama Pilkada.
Pjs Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, yang turut hadir dalam rapat, melaporkan situasi terkini di wilayahnya. Ia menyebutkan bahwa Kalimantan Timur, termasuk Kutai Timur, berada dalam kategori daerah rawan tingkat lima berdasarkan peta kerawanan nasional. “Kami telah memantau 10 daerah di Kaltim, termasuk Kutai Timur, dengan 6.274 TPS yang diawasi oleh ribuan petugas,” jelas Akmal.
Dengan persiapan matang dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, Akmal memastikan bahwa potensi gangguan dapat diantisipasi dengan baik.
Di akhir rapat, Rizali menegaskan komitmen Pemkab Kutai Timur untuk menjadikan Pilkada Serentak 2024 sebagai ajang demokrasi yang inklusif, transparan, dan berkualitas. Ia optimistis bahwa dengan kerja sama yang solid antara seluruh pihak, Pilkada di Kutai Timur akan berlangsung aman, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pilkada adalah momen penting bagi masyarakat untuk menentukan masa depan. Kami bertekad memastikan proses ini berjalan dengan adil dan transparan,” tegas Rizali.
Dengan dukungan dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Komisi II DPR RI berharap Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sukses dan dipercaya oleh seluruh elemen bangsa. (*)
