SMARTNEWS, KUTIM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah bertransformasi menjadi institusi yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat. Kepala Satpol PP Kutim, Fata Hidayat, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap Satpol PP yang selama ini identik dengan tindakan tegas.
“Kami ingin Satpol PP tidak hanya dilihat sebagai aparat penegak hukum yang menakutkan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat yang siap membantu,” ujar Fata. Menurutnya, pendekatan humanis ini akan membuat masyarakat lebih terbuka dan kooperatif dalam mengikuti peraturan yang ada.
Fata menjelaskan bahwa pendekatan humanis yang diterapkan Satpol PP Kutim meliputi beberapa hal, antara lain:
- Sosialisasi yang intensif: Satpol PP akan lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah, sehingga masyarakat lebih memahami dan mendukung penerapannya.
- Dialog yang terbuka: Satpol PP akan lebih sering melakukan dialog dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan mereka.
- Sanksi yang edukatif: Sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan akan lebih bersifat edukatif, bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.
Selain itu, Satpol PP Kutim juga melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah. Hal ini dilakukan agar peraturan yang dihasilkan lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. “Dengan melibatkan masyarakat, kami berharap peraturan yang dibuat dapat diterima dengan baik dan mudah dilaksanakan,” tambah Fata.
Salah satu contoh penerapan pendekatan humanis oleh Satpol PP Kutim adalah dalam penanganan kasus pedagang kaki lima. Alih-alih langsung menertibkan, Satpol PP akan melakukan pendekatan persuasif dan menawarkan solusi alternatif, seperti menyediakan tempat berjualan yang lebih layak.
Dengan perubahan paradigma ini, diharapkan Satpol PP Kutim dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (*)
