SMARTNEWS, SAMARINDA – Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), Agus Hari Kesuma (AHK), secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim 2024.
Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Amaris ini diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim dengan dukungan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam sambutannya, AHK menegaskan bahwa kemiskinan adalah tantangan yang memerlukan pendekatan kolaboratif dari berbagai pihak. “Kemiskinan bukan hanya masalah statistik, tetapi kenyataan yang dihadapi banyak warga kita. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta adalah kunci untuk menuntaskan masalah ini. Rakor ini diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret,” ujar AHK.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam Rakor adalah pentingnya validasi dan penyelarasan data kemiskinan. AHK menyebut, data yang akurat adalah landasan bagi perencanaan program yang efektif.
“Dengan data yang valid, kita bisa memastikan bantuan tepat sasaran, sekaligus menghindari duplikasi yang sering kali mengurangi efektivitas program. Basis data yang kuat akan menjadi panduan dalam menyusun kebijakan yang benar-benar berdampak,” jelasnya.
Plt Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, menambahkan bahwa pengelolaan data yang terintegrasi dengan provinsi hingga pusat akan memperkuat langkah pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas masyarakat miskin.
Rakor juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Fokus diarahkan pada kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pemberdayaan adalah jalan keluar terbaik untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Dengan pelatihan, akses modal, dan pengembangan keterampilan, kita bisa membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan,” kata AHK.
Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan OPD di Kutim, akademisi, tokoh masyarakat, hingga mitra pembangunan. Salah satu topik strategis yang dibahas adalah optimalisasi penggunaan dana desa. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan berbasis komunitas yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
“Kita memiliki potensi besar di tingkat desa. Jika dana desa dimanfaatkan dengan baik untuk program pemberdayaan, dampaknya akan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
AHK menutup Rakor dengan menekankan bahwa hasil dari pertemuan ini akan menjadi panduan strategis bagi penyusunan program prioritas tahun 2025. Ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral semua pihak dalam memastikan setiap warga Kutim bisa hidup layak.
“Kita tidak hanya berkomitmen pada angka, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat. Rakor ini adalah langkah awal untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Kutim,” pungkasnya.
Momentum Perubahan
Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim 2024 menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang inklusif. Dengan sinergi lintas sektor dan fokus pada solusi berbasis data, Kutim optimis mampu menekan angka kemiskinan sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. (*)
